KUASA ISTIMEWA

-

     Surat kuasa Istimewa dibuat ketika seseorang yang wajib melakukan sesuatu perbuatan akan tetapi tidak dapat melakukan perbuatan itu sendiri karena sesuatu alasan, sehingga kemudian hal yang harus dilakukan oleh seseorang tersebut secara pribadi kemudian diwakilkan kepada seseorang melalui pemberian kuasa.  

    Kuasa Istimewa diatur dalam Pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi : Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan-tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.

   Berdasarkan pasal 1976 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang termasuk dalam tindakan kuasa Istimewa yaitu :

1. Untuk memindahtangankan benda milik pemberi kuasa, meletakkan hak tanggungan di atas benda;

2. Untuk membuat perdamaian dengan pihak ketiga (mediasi);

3. Untuk mengucapkan ikrar talak. 

Di dalam Pasal 123 ayat (1) HIR/pasal 147 ayat (1) Rbg mensyaratkan satu hal pokok yaitu berbentuk tertulis atau akta, dan hanya berisi kuasa kepada seseorang untuk mewakili pemberi kuasa menghadap di semua pengadilan. 

R. Soesilo menafsirkan bahwa surat kuasa Istimewa hanya dapat diberikan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris atau dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, misal : panitera, pejabat perwakilan Indonesia jika prinsipal (pihak pemberi kuasa/penggugat) berada di luar negeri.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KUASA

-
Gambar
     Kuasa pada dasarnya timbul ketika seseorang mempunyai kepentingan untuk dilaksanakan akan tetapi tidak dapat melaksanakan hal tersebut sendiri dan kemudian mewakilkan kepentingannya untuk kemudian diurus oleh orang lain.   Pengertian Pemberian Kuasa.     Pemberian Kuasa berdasarkan Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa.      Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mencantumkan pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Jenis-jenis kuasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 1. Kuasa Umum. Diatur dalam Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2. Kuasa Khusus. Diatur dalam Pasal 1975 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 3. Kuasa Istimewa. Diatu...
Baca selengkapnya

KUASA PERANTARA.

-
Gambar
    Surat kuasa Perantara dapat dijumpai pengaturannya dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Surat Kuasa Perantara adalah surat yang berisikan kuasa yang mewakilkan kepentingan pemberi kuasa kepada penerima kuasa yaitu para agen perdagangan, broker, dan makelar.     Surat Kuasa Perantara berisikan perintah dari pihak pemberi kuasa kepada penerima kuasa, dimana pihak penerima kuasa berperan sebagai agen untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga.      Pengertian tentang makelar dapat dijumpai dalam Pasal 62 KUHD dimana Makelar adalah pedagang perantara yang diangkat oleh Gubernur Jenderal atau oleh penguasa yang dinyatakan berwenang untuk itu. Mereka menyelenggarakan perusahaan dengan melakukan pekerjaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 64 dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja tetap. Sebe...
Baca selengkapnya

KUASA KHUSUS

-
Gambar
      Kuasa Khusus diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa terbatas pada apa yang dicantumkan dalam surat kuasa. Di dalam surat kuasa ini dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan penerima kuasa.   Berdasarkan Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, surat kuasa khusus adalah surat yang digunakan untuk pemberian kuasa khusus pada satu atau lebih kepentingan tertentu. Dalam Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.    Contoh surat kuasa khusus misalnya kuasa dari pemberi kuasa kepada advokat atau pengacara untuk bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, dan mewakili kepentingan pemberi kuasa di pengadilan atau di luar pengadilan. 
Baca selengkapnya