Kuasa Subsitusi

-

    Pemberian Kuasa dengan hak substitusi diatur pengaturannya dalam Pasal 1803 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: 

Penerima kuasa bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya :

a. Bila tidak diberikan kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya.

b. Bila kuasa itu diberikan tanpa menyebutkan orang tertentu sedangkan orang yang dipilihnya ternyata orang yang tidak cakap atau tidak mampu.

 Dasar hukum pemberian kuasa diatur secara khusus dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu : Pemberian Kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.

   Dari dasar hukum pemberian kuasa yang diatur dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat disimpulkan sifat dari pemberian kuasa adalah mewakili atau perwakilan. Jika pemberi kuasa bertanggung jawab terhadap seseorang yang ditunjuknya sebagai penerima kuasa, dan penerima kuasa bertanggung jawab atas nama pemberi kuasa.

    Secara sederhana, hak Subsitusi ialah hak untuk menunjuk kuasa pengganti, dimana penerima kuasa memberikan kuasa yang diterimanya kepada orang lain, dan orang lain ini dapat mewakili pemberi kuasa dalam melakukan suatu perbuatan hukum.



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KUASA

-
Gambar
     Kuasa pada dasarnya timbul ketika seseorang mempunyai kepentingan untuk dilaksanakan akan tetapi tidak dapat melaksanakan hal tersebut sendiri dan kemudian mewakilkan kepentingannya untuk kemudian diurus oleh orang lain.   Pengertian Pemberian Kuasa.     Pemberian Kuasa berdasarkan Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa.      Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mencantumkan pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Jenis-jenis kuasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 1. Kuasa Umum. Diatur dalam Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2. Kuasa Khusus. Diatur dalam Pasal 1975 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 3. Kuasa Istimewa. Diatu...
Baca selengkapnya

KUASA PERANTARA.

-
Gambar
    Surat kuasa Perantara dapat dijumpai pengaturannya dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Surat Kuasa Perantara adalah surat yang berisikan kuasa yang mewakilkan kepentingan pemberi kuasa kepada penerima kuasa yaitu para agen perdagangan, broker, dan makelar.     Surat Kuasa Perantara berisikan perintah dari pihak pemberi kuasa kepada penerima kuasa, dimana pihak penerima kuasa berperan sebagai agen untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga.      Pengertian tentang makelar dapat dijumpai dalam Pasal 62 KUHD dimana Makelar adalah pedagang perantara yang diangkat oleh Gubernur Jenderal atau oleh penguasa yang dinyatakan berwenang untuk itu. Mereka menyelenggarakan perusahaan dengan melakukan pekerjaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 64 dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja tetap. Sebe...
Baca selengkapnya

KUASA KHUSUS

-
Gambar
      Kuasa Khusus diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa terbatas pada apa yang dicantumkan dalam surat kuasa. Di dalam surat kuasa ini dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan penerima kuasa.   Berdasarkan Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, surat kuasa khusus adalah surat yang digunakan untuk pemberian kuasa khusus pada satu atau lebih kepentingan tertentu. Dalam Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.    Contoh surat kuasa khusus misalnya kuasa dari pemberi kuasa kepada advokat atau pengacara untuk bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, dan mewakili kepentingan pemberi kuasa di pengadilan atau di luar pengadilan. 
Baca selengkapnya